Implementasi Sistem Mixed Member Proportional Representation dan Open List Proportional Representation
Saleum #TemanPemilih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menghadiri kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Implementasi Sistem Mixed Member Proportional Representation (MMPR) dan Open List Proportional Representation (OLPR): Sebuah Kajian Komparatif Sistem Pemilu di Negara Lain” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 18–21 November 2025 di Hotel Aryaduta Bandung. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dan dihadiri oleh seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh serta Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU/KIP Aceh se-Indonesia. Ketua KIP Aceh, Agusni AH, yang hadir langsung pada kegiatan ini menyampaikan bahwa forum tersebut memberikan wawasan yang sangat berharga. “Diskusi ini membuka perspektif baru bagi kami dalam memahami variasi sistem Pemilu di berbagai negara. Wawasan ini sangat penting sebagai bahan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Aceh,” ujarnya. Senada dengan itu, Wakil Ketua KIP Aceh, Iskandar Agani, menilai bahwa paparan dari berbagai lembaga penyelenggara Pemilu mancanegara memberikan referensi yang komprehensif bagi penyelenggara Pemilu di daerah. “Kami mendapatkan banyak pembelajaran tentang bagaimana negara lain mengelola sistem Pemilu mereka. Ini menjadi bekal penting bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalitas dan standar penyelenggaraan Pemilu di daerah,” ungkapnya. Rangkaian diskusi dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga nasional dan internasional, termasuk paparan dari Komisi II DPR, Mahkamah Konstitusi, akademisi, hingga lembaga penyelenggara Pemilu (EMB) dari Thailand, Jerman, Finlandia, Brasil, Meksiko, Taiwan, New Zealand, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Belanda. Kegiatan ditutup dengan perumusan kesimpulan dan sesi evaluasi pada 21 November 2025. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan serta memperkaya perspektif dalam pengembangan sistem Pemilu di Indonesia.
Selengkapnya