Berita Terkini

347

KIP Aceh Gelar FGD Peningkatan Partisipasi Pemilih

Peran Serta atau partisipasi masyarakat dalam menyampaikan Hak Politik dengan jalan memilih pemimpin daerahnya merupakan sebuah elemen penting dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Namun pada Praktiknya, setiap persoalan yang menyangkut masalah partisipasi Pemilih terus menggelayut dalam setiap pelaksanaan Pesta yang digelar perlima tahun tersebut. untuk meminimalisirkan Hal tersebut  Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Melalui Acara yang bertemakan “Launcing Hasil Riset Pertisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Forum Group Discussion (FGD) Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Aceh Tahun 2017”  menggelar forum diskusi dalam rangka meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada serentak yang akan dihelat pada 15 Februari 2017 mendatang. diskusi yang digelar di aula Sekretariat KIP Aceh, Kamis (21/7) tersebut dihadiri oleh perwakilan Partai Politik, LSM, Lembaga Pemantau Pemilu, Akademisi dan Jaringan Survei Inisiatif (JSI) lembaga yang melakukan riset tentang Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden pada tahun 2014 yang lalu.  Wakil ketua KIP Aceh Basri M sabi  dalam sambutannya menyebutkan dinamika yang berkembang tentang partisipasi Pemilih yang sedikit meredup menurutnya karena adanya beberapa faktor dalam proses pelaksanaan Pemilu itu sendiri. “riset yang telah dilakukan ini diharapkan bisa menjadi barometer atau bahan pijakan bagi penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan masukan – masukan, dalam rangka meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam pemilu – pemilu yang akan datang” ujarnya.


Selengkapnya
352

KIP Aceh Gelar Raker Pelaksanaan Anggaran Hibah Pilkada

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Menggelar Rapar kerja (RAKER) pelaksanaan anggaran hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 di Aula Pertemuan Sekretariat KIP Aceh, Selasa (28/6). Pelaksanaan Raker tersebut bertujuan untuk menciptakan Penggunaan anggaran hibah yang Berkualitas, Efesien, Efektif, dan Akuntabel dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah diberitakan oleh beberapa Media di  Aceh Sebelumnya. KIP Aceh telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah yang diserahkan pemerintah Aceh Kepada KIP Aceh dengan Jumlah 179. 478. 201. 600, untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil gubernur, Bupati/Wakil bupati, Walikota/ Wakil walikota yang akan dilaksanakan serentak pada 15 februari 2017 Mendatang. Wakil Ketua KIP Aceh sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Keuangan Dan Logistik Basri M. Sabi dalam Sambutannya menyebutkan KIP Aceh dan KIP Kab/kota dalam pengelolaan Keuangan nantinya dapat mencegah Hal – Hal yang bisa menjadi temuan dan meningkatkan kualitas laporan Keuangan hingga pengelolaan yang transparan, agar KIP sebagai pengelola Anggaran jauh dari stigma Negatif maka KIP Aceh bekerja sama dengan Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk Membimbing KIP Aceh dalam Hal mekanisme pengelolaan Keuangan tersebut. “untuk pencegahan kita terbuka saja, Transparan. Dan menjelaskan secara rinci kepada Semua pihak berapa besar anggaran dan penggunaanya Seperti apa” jelasnya. Rapat kerja yang dihadiri Oleh seluruh Sekretaris, PPK, dan Bendahara KIP Kab/kota Se Aceh itu juga dihadiri oleh KABIDWAS IPP BPKP Aceh Tantawi Haris. Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (KABIDWAS IPP) Pada kesempatan itu dirinya mengatakan setiap Penganggaran Harus ada dasar yang menjadi Pedoman dalam Pelaksanaanya dan ia juga mengingatkan agar tidak ada Hal – Hal kecil yang dimudahkan, Karena menurutnya temuan bisa terjadi ditingkat tersebut.


Selengkapnya
349

KIP Aceh Gelar Rapat Teknis

Komisi independen Pemilihan (KIP) Aceh. Menggelar Rapat teknis pembentukan dan tata kerja  PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan walikota Tahun 2017. Dihotel Grand Nanggroe kota Banda Aceh. Kamis (16/66) Rapat yang diikuti oleh KIP Kabupaten/kota Se Aceh tersebut dibuka Langsung oleh Ketua KIP Aceh ridwan Hadi. Dalam kesempatan itu ridwan hadi meyebutkan Rapat yang berlangsung selama dua hari tersebut digelar untuk penyelarasan atau penyatuan Presepsi bagaimana mekanisme pengrekrutan dan tata Kerja PPK, PPS dan KPPS diseluruh Aceh. “ tujuan digelarnya Juknis ini adalah untuk menyamakan presepsi antara satu Kabupaten kota dengan Kabupaten kota lainnya dalam menentukan mekanisme dan metode apa yang akan digunakan dalam rekrutmen PPK, PPS, Dan KPPS Di seluruh aceh” sebutnya. Ridwan menambahkan KIP / KPU melalui PKPU Nomor 3, KIP Aceh melalui keputusan KIP Aceh nomor 1 dan KIP Kabupaten/ Kota dengan keputusannya Masing  – masing telah menjadwalkan rekrutmen Pembentukan Badan Adhock tersebut dengan mengacu kepada pedoman teknis yang telah dikeluarkan oleh KIP Aceh dan tidak bertentangan dengan PKPU yang telah diterbitkan Oleh KPU. Acara yang diikuti KIP Kabupaten Kota se Aceh tersebut juga dihadiri oleh Komisioner KIP Aceh Hendra Fauzi, Muhammad, Fauziah dan Sekretaris KiP Aceh Darmansyah.


Selengkapnya
345

KIP Aceh Sosialisasikan Tahapan Penyelenggaraan Dan Dukungan Calon Perseorangan

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Menggelar sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan dan Tata cara Penyampaian Dukungan syarat bakal calon perseorangan dan sebarannya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Aceh tahun 2017, di Hermes Palace Hotel. Banda Aceh, Kamis (9/6). Turut hadir dalam acara itu Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penyelenggara Hadar Nafis Gumay . Sosialisasi yang dibuka oleh ketua KIP Aceh Ridwan Hadi tersebut dalam rangka menjalankan Tahapan Pilkada di Aceh serta untuk menyatukan Presepsi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakilgubernur Aceh yang akan dilaksanakan pada Februari 2017 mendatang, hal tersebut disampaikan Ridwan Hadi dalam sambutannya. “dalam kegiatan sosialisasi ini mudah – mudahan kita dapat meningkatkan dan menyatukan pemahaman tentang Tahapan dan Tata cara penyampaian dukungan syarat calon perseorangan” ujarnya. Menurutnya sosialisasi yang terkait tahapan penyelenggaraan pemilu  itu juga sebagai wujud komitmen KIP Aceh selaku penyelenggara pemilu yang transparan dan Akuntabel dalam menyelenggarakan Pesta demokrasi. “Kami berharap apa yang telah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini dapat disampaikan kedalam masyarakat, baik itu tahapan Pilkada, maupun tata cara percalonan dari partai politik maupun dari calon perseorangan,” tuturnya. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan partai politik, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Panwaslih Aceh, Media Cetak dan Elektronik.


Selengkapnya
341

Ketua KIP Se – Aceh Ikuti Rapim Bahas Pilkada

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.  Jum’at (3/6) malam menggelar rapat pimpinan (RAPIM) di Sekretariat KIP Aceh untuk membahas persiapan penyelenggaraan Kepala Daerah yang akan digelar serentak Pada Februari 2017 mendatang. Rangkaian kegiatan yang meliputi  materi konsolidasi organisasi, penguatan lembaga serta Kesiapan KIP Kabupaten/Kota di Aceh jelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)  tersebut dihadiri oleh seluruh Ketua dan sekretaris KIP Kabupaten/ Kota Se – Aceh. Rapat Pimpinan yang dibuka pada malam hari tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti Rapimnas yang telah dilaksanakan di Kota Manado pada 30 mei lalu, selain membahas tentang pelaksanaan tahapan, Program dan Jadwal Pilkada.  Ada beberapa point penting yang juga turut dibahas dalam acara itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dalam sambutannya. “ada beberapa Poin yang akan kita bahas dalam Rapat ini. Mulai dari Kesiapan anggaran dan logistic, Keputusan KIP Aceh, Pembentukan Badan Adhoc, pemutahiran data pemilih, Pencalonan dan Sosialisasi” ungkapnya. Dalam Forum itu ketua KIP Aceh juga Menekankan pentingnya penyelenggara Pemilu untuk memegang kuat nilai dasar Organisasi penyelenggara Pemilu. Yaitu independensi, Profesionalitas, dan integritas “ saya hanya mengingatkan kawan – kawan Kabupaten/ Kota serta jajarannya, terlepas nantinya jika ada yang coba – coba nakal, ada Panwaslih yang mengawasi. Ingat kita sekarang bekerja Seperti didalam sebuah akuarium terlihat dari sisi manapun” tekannya. Ia juga menambahkan tentang cara kerja Komisioner yang bersifat Kolektif dan Kologial harus dipertahankan, harus bekerja sama layaknya sebuah tim “setiap rencana Kerja dan permasalahan yang kita hadapi dibicarakan bersama dan diputuskan bersama” tutupnya.


Selengkapnya
355

KIP Aceh Akan Perhatikan TPS Akses

General Election Network For Disabilty Acces (AGENDA), atau jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas menggelar Pelatihan Panduan Media untuk Pemberitaan Pemilu Akses. Acara yang digelar diHotel Hermes Palace. Senin (23/5). Pada praktik demokrasi yang telah terlaksankan diindonesia, penyandang disabilitas mengahadapi beberapa masalah dalam menggunakan hak politiknya. Meskipun hak – hak mereka telah dilindungi dengan beberapa instrument hukum baik ditingkat nasional maupun internasional, pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan akses bagi para penyandang disabilitas pada pemilu. Tolhas Damanik salah seorang penyandang Netra saat menyampaikan materi Pada kesempatan itu menyebutkan disabilitas sekarang tidak dianggap sebagai keterbatasan. selama lingkungan tersebut mampu untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan. berdasarkan pengalaman, pemilih disabilitas sangat berkeinginan untuk berpartisipasi namun acap kali Tempat Pemungutan suara (TPS) tidak ramah untuk penyandang disabilitas itu sendiri. “pengalaman pemilu yang lalu banyak teman – teman yang punya tingkat partisipasi yang tinggi. Namun, TPS – TPS yang dituju banyak dibuat disekolah sekolah yang bertangga, jalan menuju tps tidak rata, berumput tebal, berkerikil dan tidak akses” sebutnya. Ridwan Hadi ketua KIP Aceh yang turut hadir dalam acara tersebut juga sempat menyampaikan materi tentang Potret Aksesibilitas Dalam Pemiu. Dirinya menyebutkan pihaknya sebagai penyelenggara Pilkada akan lebih memperhatikan akses bagi penyandang Disabilitas dalam Pemilu nantinya. Tidak hanya itu, dirinya juga berharap kepada wartawan yang hadir agar berperan untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam penyelenggaraan pemilu. “TPS yang akan dibuat 10.000 lebih di aceh harus benar – benar memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas dan ini terus kita komunikasikan kepada teman – teman didaerah. dan saya juga berharap kepada rekan – rekan wartawan agar terus mengkampanyekan semangat ini” tutupnya. (YDI)


Selengkapnya