Berita Terkini

373

Mudahkan Akses Data, KPU Kembangkan Teknologi

Banda Aceh – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat terus mengembangkan sistem teknologi informasi agar mudah diakses masyarakat umum. Di antaranya adalah Sistem Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Logistik (Silog) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Pusat, Arief Budiman dan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi dalam konferensi pers di Media Center KIP Aceh, Selasa 2 Agustus 2016. Menurut Arief, Silon termasuk aplikasi terbaru yang diterapkan dalam Pilkada. Aplikasi ini mudah mendeteksi pelanggaran, seperti terjadi dukungan ganda dan terjadi ketidakvalidan data atas individu yang mendukung calon. “Kalau ada kecurangan, kita bisa dengan cepat deteksi, apakah calon secara administrasi memenuhi persyaratan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan. Sementara itu untuk situs Silog, kata Arief, tergantung pada keaktifan masing-masing daerah untuk memperbaharui data. Begitu juga dengan situs Sidalih, sangat tergantung pada keaktifan wilayah dalam memperbaharui data. Sistem teknologi informasi yang dikembangkan KPU bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses data publik. Selain itu, untuk menjaga prinsip transparansi dan membangun kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan. “Jadi tingkat kepercayaan publik kepada kita tinggi,” tutur Arief. [Hadi | MC KIP Aceh]


Selengkapnya
383

Zakaria Saman Serahkan Dukungan KTP ke KIP Aceh

Banda Aceh – Calon Gubernur Aceh Zakaria Saman bersama Calon Wakil Gubernur Aceh, Teuku Alaidinsyah mendatangi Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada Rabu 3 Agustus 2016, sekira pukul 09.00 WIB. Zakaria Saman datang bersama calon wakilnya, Teuku Alaidinsyah serta puluhan pendukungnya. Mereka datang membawa bukti dukungan dengan mobil boks ukuran sedang. Dokumen KTP terdiri dari 94 kardus. Ketua Tim Pemenangan pasangan itu, Tgk Ishak Yusuf mengatakan dokumen yang dibawa hari ini adalah bukti fotokopi KTP masyarakat. “Jumlahnya sebanyak 154,736 lembar fotokopi KTP, lebih dari 3 persen jumlah penduduk Aceh. Syarat lainnya nanti menyusul,” katanya. Zakaria Saman dan Alaidinsyah disambut langsung oleh Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi berserta komisioner lainnya dan Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah di halaman Kantor KIP. Zakaria kemudian menyerahkan satu kotak dokumen secara simbolis kepada Sekretaris KIP Aceh, selanjutnya diserahkan kepada Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi. “KTP ini nantinya akan kita hitung bersama-sama, kami juga minta beberapa perwakilan (pihak Zakaria Saman) melihat proses menghitung KTP, agar ini berjalan dengan transparan,” kata Ridwan Hadi. Usai menyelesaikan administrasi, Zakaria Saman menggelar konferensi pers di Media Center KIP Aceh. Menurutnya, ia mencalonkan diri menjadi Gubernur Aceh untuk memajukan Aceh, bukan untuk kepentingan pribadi maupun materialis. “Saya hamba dari pada rakyat Aceh, saya berbuat daripada orang Aceh,” ujarnya kepada wartawan. Untuk Pilkada Aceh 2017 mendatang, ia berharap demokrasi berjalan dengan baik dan tidak terjadi kerusuhan. Sesuai Pengumuman KIP Aceh bernomor 16/KIP-Aceh/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, disebutkan menyebutkan penyerahan dokumen dukungan dimulai tanggal 03 Agustus – 07 Agustus 2016, pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Bertempat di Kantor KIP Aceh. Sesuai regulasi, Calon Gubernur Aceh 2017 dari jalur Independen wajib menyerahkan dukungan sebanyak 3 persen dari jumlah penduduk. Angka itu setara dengan 153.045 orang. Pilkada Aceh 2017 digelar serentak pada 15 Februari 2017 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan walikota. Adapun bupati/wakil bupati dan juga wali kota akan dipilih di 20 kabupaten/kota di Aceh. [AW|Hadi|MC KIP Aceh]


Selengkapnya
392

Polda Aceh Siap Amankan Pilkada 2017

Banda Aceh – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Polisi Husein Hamidi menyatakan akan mengawal proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 sejak mulai diluncurkan hingga selesai pelantikan kepala daerah baru. “Untuk pengamanan, akan dikerahkan dua pertiga dari 14.000 personel Polda Aceh,” ujarnya usai lauching Pilkada Aceh serantak oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di Gedung AAC Dayan Dawood, Selasa 2 Agustus 2016. Menurutnya, selain personel organik juga ada tambahan pasukan di bawah kendali operasi (BKO) dari Mabes Polri untuk mengamankan penyelenggaraan Pilkada di Aceh. BKO tersebut akan disebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. “Seluruh personil mulai kita libatkan dari TPS sampai Kantor KIP untuk keamanan. Kita harapkan semua ini akan berjalan (baik),” kata Husein Hamidi. Husein juag berharap seluruh masyarakat Aceh yang masih menyimpan senjata api ilegal agar diserahkan ke pihak kepolisian, sehingga tidak terjadi sesuatu ke depannya. Terkait daerah rawan kriminal, Polda Aceh menyatakan sudah memetakan sejumlah daerah berdasarkan pengalaman Pilpres 2014 lalu.  Pilkada serentak di Aceh akan dilaksanakan untuk memilih gubenur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota pada 20 kabupaten/kota di Aceh. [Hadi | MC KIP Aceh]


Selengkapnya
363

Gubernur Himbau Jaga Stabilitas Politik di Aceh

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengimbau kepada semua pihak agar tetap menjaga kehidupan demokrasi dan memelihara stabilitas politik di Aceh. Ia juga mengajak para pihak tetap menjaga damai di Aceh. Hal itu disampaikan Gubernur dalam acara launching Pilkada Aceh Serentak oleh KIP Aceh di Gedung AAC Dayan Dawood, Selasa, 2 Agustus 2016. Ajakan Gubernur Aceh itu terkait dengan dimulainya aktivitas politik menjelang Pilkada Aceh 2017. Tahapan pilkada sendiri dimulai pada 6 Agustus 2016 hingga 10 Agustus 2016, diawali dengan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan. “Saya minta penyelenggara Pilkada di Aceh bekerja profesional, non partisan, dan menjaga independensi lembaga,” kata Zaini. Ia juga berharap semua pihak terkait melakukan sosialisasi lebih intens mengenai tahapan pilkada di Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.  Guberbur juga meminat agar semua pihak diBerikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mewarnai demokrasi di Aceh ke arah yang lebih baik, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanching Pilkada Aceh juga diwarnai dengan pawai keliling dengan motor dan mobil bak terbuka yang diikuti peserta dari partai politik dan masyarakat. Pawai mengambil rute dari gedung AAC Dayan Dawood ke Lapangan Blang Padang. [Hadi | MC KIP Aceh]


Selengkapnya
372

KIP Aceh Launching Pilkada 2017

Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh meluncurkan Pilkada Aceh serentak di Gedung AAC Dayan Dawood, Selasa 2 Agustus 2016. Peluncuran tersebut ditandai dengan pemukulan beduk oleh Ketua KIP Aceh, Gubernur Aceh, Wakil Ketua DPRA, Kapolda Aceh, dan Komisioner KPU Pusat. Selain itu juga hadir para pejabat terkait lainnya serta mahasiswa dan siswa.  Dalam sambutannya, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan Pilkada Aceh 2017 digelar serentak untuk provinsi dan 20 kabupaten/kota. “Bersama 101 kota dan provinsi lain di Indonesia,” ujarnya. Menurut Ridwan, Pilkada serentak di Aceh telah dilaksanakan dua kali sebelumnya, yaitu pada 2006 dan 2012. Banyak catatan penting yang dapat dijadikan pelajaran. Pilkada sebelumnya terbukti telah dapat mewarnai hukum kepemiluan di Indonesia. Catatan penting 2006, adanya ruang bagi calon independen, menjadi yang pertama di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Pemerintah Aceh yang diimplementasi oleh KIP Aceh. Selanjutnya pada 2012, Aceh mewarnai Pilkada dengan adanya partai politik lokal yang dapat mencalonkan wakilnya sebagai kepala daerah. “Nuansa baru sebelumnya, menjadi catatan penting yang tak boleh dilupakan.” Pihaknya mengimbau jajaran penyelenggara Pilkada pada seluruh level, agar benar-benar menjaga amanat suara rakyat. Sehingga Pilkada Aceh nantinya berlangsung aman, nyaman dan berkualitas. Masyarakat juga diimbau menjaga pesta demokrasi. “Semangat Aceh sesungguhnya adalah cinta akan perdamaian.” Pada kesepatan tersebut, KIP Aceh juga mengenalkan logo dan jingle Pilkada Aceh 2017. Logo bergambar dasar ‘Tambo’ mempunyai makna sebagai sarana komunikasi masyarakat Aceh sejak dulu kala. “Tambo selalu ditabuh saat mengumpulkan warga untuk beribadah di masjid/meunasah, maupun untuk mengumpulkan warga,” kata Ridwan. Sementara itu Gubenur Aceh Zaini Abdullah menghimbau semua pihak untuk tetap menjaga kehidupan demokrasi, dan memelihara stabilitas politik di Aceh. “Mari dukung suksesnya Pilkada, sekaligus tetap menjaga damai di Aceh,” ujarnya. Beliau juga meminta penyelenggara Pilkada di Aceh untuk bekerja secara profesional, non partisan, dan menjaga independensi personil dan lembaga, serta selalu berkomunikasi yang baik dengan semua pihak dalam rangka menyukseskan tahapan Pilkada di Aceh. [AW | MC KIP Aceh]


Selengkapnya
370

KPU Pusat: Jangan Berpolitik Uang di Pilkada Aceh

Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh meluncurkan Pilkada Aceh Serentak di AAC Dayan Dawood, Selasa, 2 Agustus 2016. Pilkada Aceh diharapkan menjadi inspirasi bagi Indonesia.  Dalam sambutannya, Komisioner KPU Pusat, Sigit Pamungkas mengimbau kepada pelaku politik di Provinsi Aceh yang terlibat pada pemilihan kepala daerah 15 Februari 2017 nanti, tidak menggunakan politik uang dalam menggalang suara. “Pastikan tidak ada politik uang yang bisa merusak demokrasi. Kalau terpilih ia akan merusak amanah,” kata Sigit di hadapan tamu undangan yang hadir. Secara teknis, lanjut Sigit, jika ada calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur yang terbukti menggunakan politik uang, calon tersebut akan didiskualifikasi. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memastikan pilkada Aceh berlangsung sebaik-baiknya. Ia juga berpesan kepada TNI dan Polri agar menjaga netralitasnya. “Pesan saya kepada penyelenggara pemilu, KIP, Panwaslih, jangan menerima hal yang tidak boleh diterima,” tuturnya. Karena, lanjutnya, kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilu akan menurun jika penyelenggara tidak melaksanakan tugas dengan baik. Sigit menambahkan, Pilkada di Aceh selalu menginspirasi Indonesia secara umum. Dia menamsilkan, untuk menuju perubahan yang terjadi di Aceh adalah,  “dari peluru ke kotak suara, kalau di luar negeri seperti sebagian negara Timur Tengah, dari kotak suara ke peluru,”  ujarnya. Karena daerah inspirasi, Pilkada Aceh 2017 yang digelar pada gelombang kedua secara nasional dapat memberikan hasil lebih baik daripada di daerah lain sebelumnya. ”Agar orang-orang nanti dapat berkata, kalau pilkada yang ideal, lihatlah di Aceh.” [Hadi | MC KIP Aceh]


Selengkapnya