Berita Terkini

Kamis, 01 September 2016 07:00
36

Kesehatan Pemimpin Daerah Harus Terjamin

Banda Aceh – Pasangan calon kepala daerah di Provinsi Aceh akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada 24-25 September 2016 mendatang. Pada Pilkada kali ini, pemeriksaan kesehatan akan berlangsung di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dengan pemeriksa kesehatan terdiri atas tiga lembaga, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dan Himpunan Psikologi Indonesia. Ketua IDI Aceh dr Fachrul Jamal mengatakan, Pilkada tahun ini melibatkan tim dari IDI, BNN, dan Himpsi. Sebelumnya, pemeriksaan kesehatan kandidat hanya dilakukan oleh IDI. Pemeriksaan kesehatan kali ini akan mencakup pemeriksaan fisik total dari ujung rambut sampai ujung kaki, pemeriksaan psikologi, dan narkoba. Fachrul mengatakan, seorang pimpinan daerah harus terjamin secara kesehatan. “Jadi tidak boleh ada gangguan dari sistem organ dari tubuhnya, tidak boleh terlibat penggunaan obat-obat terlarang, tidak boleh ada gangguan kejiwaan, dan psikologi,” kata Fachrul di Hotel Hermes Palace, Kamis, 1 September 2016. Pendaftaran tes kesehatan calon kepala daerah akan dilakukan pada 23 September di Kantor KIP dan Rumah Sakit Umum Zaionel Abidin. Pasangan calon kemudian menjalani tes pada 24-25 September 2016. “Saya pikir yang menjadi titik fokus kita kali ini, dengan waktu yang sempit ini kita bisa menyelesaikan pemeriksaan dengan baik,” ujarnya. [Hadi | MC KIP Aceh]

Selengkapnya
Selasa, 30 Agustus 2016 07:00
46

Tabuhan Rapa-i Resmikan PPID KIP Aceh

Banda Aceh – Tabuhan rapai dari tujuh komisioner KIP Aceh secara resmi membuka kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KIP Aceh, pada Selasa, 30 Agustus 2016, di KIP Aceh. Kantor PPID KIP Aceh dibuka berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Komisioner Bidang Humas, Data Informasi, dan Hubungan Antarlembaga KIP Aceh, Robby Syah Putra, mengatakan, masyarakat bisa meminta informasi publik kepada PPID KIP Aceh. “Yang terkait dengan data itu boleh diminta, asalkan sudah diplenokan oleh KIP Aceh,” kata Robby saat berbicara di hadapan peserta sosialisasi PPID KIP Aceh. Website PPID KIP Aceh bisa diakses melalui situs kip.acehprov.go.id. Ia berharap masyarakat banyak mengunjungi PPID KIP Aceh untuk memperoleh informasi terkait pemilihan kepala daerah. Proses pelayanan informasi, lanjutnya, juga harus dilakukan secara baik oleh KIP di kabupaten/kota. “Ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Bagaimana kita memberikan informasi kepemiluan dengan baik dengan tetap menjaga keamanan dan stabilitas Pilkada. Karena pilihan boleh beda, geutanyo meusyedara,” ujar Robby. Sementara Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, mengatakan, PPID punya kewajiban untuk memberikan informasi. Untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, Komisi Pemilihan Umum di pusat membuat beberapa aplikasi seperti Sistem Aplikasi Pencalonan atau Silon dan Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih. Ia mengajak seluruh masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik untuk mendatangi kantor KIP. Dalam aturan mekanisme dalam memberikan data dan informasi yang menurut undang-undang, ada data yang boleh diakses dan disebarluaskan, namun ada juga ada yang tidak boleh diakses, seperti data yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Setelah dibuka PPID KIP Aceh, tarian rapai geleng dari Sanggar Seni Seulaweuet UIN Ar-Raniry turut meriahkan acara. [Hadi | MC KIP Aceh]

Selengkapnya
Selasa, 30 Agustus 2016 07:00
43

KIP Aceh Ajak Semua Kalangan Ciptakan Pilkada Berkualitas

Banda Aceh – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi, mengajak seluruh komponen masyarakat, peserta pemilu, eksekutif, dan legislatif untuk menciptakan Pilkada berkualitas. Untuk itu, transparansi penyelenggara Pilkada dan pihak terkait menjadi penilaian penting. Ajakan itu disampaikan Ridwan Hadi saat membuka kantor sekaligus sosialisasi keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Selasa, 30 Agustus 2016. Dalam acara yang turut dimeriahkan dengan tarian rapai geleng tersebut, hadir perwakilan dari Pemerintah Aceh, Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, timses bakal calon kepala daerah, partai politik, dan komisioner KIP kabupaten/kota di Aceh. Ia berharap masyarakat bersemangat membuat Pilkada Aceh 2017 agar transparan. Informasi terkait keputusan-keputusan yang dibuat KIP Aceh sendiri dapat dilihat melalui website kip.acehprov.go.id. “KIP Aceh memiliki sebuah sarana untuk memberikan informasi seperti keputusan-keputusan yang dibuat KIP Aceh kepada masyarakat,” kata Ridwan. Ia merasa senang jika PPID KIP Aceh banyak dikunjungi. Ia juga ingin calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Aceh 2017 patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. [Hadi | MC KIP Aceh]

Selengkapnya
Selasa, 23 Agustus 2016 07:00
40

KIP Aceh Bahas Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan Kandidat

Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan Aceh menggelar rapat dengan Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikolog Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional, membahas mekanisme pemeriksaan kesehatan para kandidat. Rapat koordinasi pemeriksaan kesehatan yang berlangsung di Media Center, Selasa (23/8), dipandu oleh dua komisioner KIP Aceh Junaidi Achmad dan Fauziah. KIP Aceh menjadwalkan pemeriksaan kesehatan berlangsung pada 22 hingga 27 September 2016. Hasil pemeriksaan kesehatan para kandidat akan diketahui secara menyeluruh paling lambat 29 September mendatang. Komisioner KIP Aceh Junaidi Achmad menyebutkan, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan terhadap kandidat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemeriksaan kesehatan itu meliputi kesehatan jasmani (fisik), kejiwaan, dan bebas dari ketergantungan/pemakaian narkotik dan obat-obatan terlarang. [FG | Media Center KIP Aceh]

Selengkapnya
Selasa, 23 Agustus 2016 07:00
37

Gubernur Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada Aceh

Banda Aceh – Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengajak seluruh masyarakat dan lembaga di Aceh untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 mendatang. Ia juga mengingatkan, meski saat ini kondisi keamanan dan ketertiban relatif kondusif, namun potensi gangguan selalu ada. Hal itu disampaikan Zaini di hadapan bupati/walikota se-Aceh dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Selasa, 23 Agustus 2016. Zaini menyebutkan, tahapan Pilkada bisa sukses bila adanya kerja sama dari seluruh komponen pemerintahan serta masyarakat. Sedangkan situasi aman dan kondusif menjadi prasyarat untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. “Mari kita menjaga perdamaian selama tahapan pilkada berlangsung. Semua komponen masyarakat harus bersama-sama menjaga pilkada damai,” ujar Zaini. Ia berharap, penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, independen, dan mampu bekerja sama dengan semua pihak. Ia juga berharap Forkopimda hari ini menjadi forum awal untuk sukseskan pilkada. [Hadi | MC KIP Aceh]

Selengkapnya
Selasa, 23 Agustus 2016 07:00
335

Ini Potensi Ancaman di Pilkada Aceh

Banda Aceh – Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Husein Hamidi memperkirakan sejumlah potensi ancaman terhadap kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Aceh serentak 2017 mendatang. Perkiraan ancaman yang dirangkum Polda Aceh berdasarkan pemilihan umum sebelumnya ialah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, perkelahian antarpendukung, penghinaan terhadap pasangan calon, pengrusakan dan pembakaran, serta penculikan tim sukses dan pasangan calon. Ketika masa tenang, perkiraan ancaman yang terjadi ialah money politics, teror atau intimidasi terhadap pemilih, sabotase surat suara, dan penghadangan surat suara. Ketika pemungutan suara, perkiraan ancaman yang terjadi ialah intimidasi terhadap pemilih dan saksi di TPS, pengrusakan bilik suara, manipulasi surat suara, serta aksi protes oleh saksi. “Banyak yang prediksi dari pengamat, ahli, KPU pusat, Pilkada Aceh 2017 nanti akan terjadi apa-apa. Makanya kita jaga proses pilkada,” kata Kapolda Aceh di hadapan peserta Rapat Koordinasi Forkopimda se-Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Selasa, 23 Agustus 2016. Sementara wilayah yang sangat rawan terjadi pelanggaran pada pemilihan kepala daerah di antaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Singkil, Aceh Timur, dan Lhokseumawe. “Itu kita mapping berdasarkan pengalaman yang lalu. Daerah rawan bisa saja bergeser,” tutur Kapolda. [Hadi | MC KIP Aceh]

Selengkapnya