Berita Terkini

Selasa, 02 Agustus 2016 17:00
444

Gubernur Himbau Jaga Stabilitas Politik di Aceh

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengimbau kepada semua pihak agar tetap menjaga kehidupan demokrasi dan memelihara stabilitas politik di Aceh. Ia juga mengajak para pihak tetap menjaga damai di Aceh. Hal itu disampaikan Gubernur dalam acara launching Pilkada Aceh Serentak oleh KIP Aceh di Gedung AAC Dayan Dawood, Selasa, 2 Agustus 2016. Ajakan Gubernur Aceh itu terkait dengan dimulainya aktivitas politik menjelang Pilkada Aceh 2017. Tahapan pilkada sendiri dimulai pada 6 Agustus 2016 hingga 10 Agustus 2016, diawali dengan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan. “Saya minta penyelenggara Pilkada di Aceh bekerja profesional, non partisan, dan menjaga independensi lembaga,” kata Zaini. Ia juga berharap semua pihak terkait melakukan sosialisasi lebih intens mengenai tahapan pilkada di Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.  Guberbur juga meminat agar semua pihak diBerikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mewarnai demokrasi di Aceh ke arah yang lebih baik, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanching Pilkada Aceh juga diwarnai dengan pawai keliling dengan motor dan mobil bak terbuka yang diikuti peserta dari partai politik dan masyarakat. Pawai mengambil rute dari gedung AAC Dayan Dawood ke Lapangan Blang Padang. [Hadi | MC KIP Aceh]

Selengkapnya
Selasa, 02 Agustus 2016 07:00
400

KIP Aceh Launching Pilkada 2017

Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh meluncurkan Pilkada Aceh serentak di Gedung AAC Dayan Dawood, Selasa 2 Agustus 2016. Peluncuran tersebut ditandai dengan pemukulan beduk oleh Ketua KIP Aceh, Gubernur Aceh, Wakil Ketua DPRA, Kapolda Aceh, dan Komisioner KPU Pusat. Selain itu juga hadir para pejabat terkait lainnya serta mahasiswa dan siswa.  Dalam sambutannya, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan Pilkada Aceh 2017 digelar serentak untuk provinsi dan 20 kabupaten/kota. “Bersama 101 kota dan provinsi lain di Indonesia,” ujarnya. Menurut Ridwan, Pilkada serentak di Aceh telah dilaksanakan dua kali sebelumnya, yaitu pada 2006 dan 2012. Banyak catatan penting yang dapat dijadikan pelajaran. Pilkada sebelumnya terbukti telah dapat mewarnai hukum kepemiluan di Indonesia. Catatan penting 2006, adanya ruang bagi calon independen, menjadi yang pertama di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Pemerintah Aceh yang diimplementasi oleh KIP Aceh. Selanjutnya pada 2012, Aceh mewarnai Pilkada dengan adanya partai politik lokal yang dapat mencalonkan wakilnya sebagai kepala daerah. “Nuansa baru sebelumnya, menjadi catatan penting yang tak boleh dilupakan.” Pihaknya mengimbau jajaran penyelenggara Pilkada pada seluruh level, agar benar-benar menjaga amanat suara rakyat. Sehingga Pilkada Aceh nantinya berlangsung aman, nyaman dan berkualitas. Masyarakat juga diimbau menjaga pesta demokrasi. “Semangat Aceh sesungguhnya adalah cinta akan perdamaian.” Pada kesepatan tersebut, KIP Aceh juga mengenalkan logo dan jingle Pilkada Aceh 2017. Logo bergambar dasar ‘Tambo’ mempunyai makna sebagai sarana komunikasi masyarakat Aceh sejak dulu kala. “Tambo selalu ditabuh saat mengumpulkan warga untuk beribadah di masjid/meunasah, maupun untuk mengumpulkan warga,” kata Ridwan. Sementara itu Gubenur Aceh Zaini Abdullah menghimbau semua pihak untuk tetap menjaga kehidupan demokrasi, dan memelihara stabilitas politik di Aceh. “Mari dukung suksesnya Pilkada, sekaligus tetap menjaga damai di Aceh,” ujarnya. Beliau juga meminta penyelenggara Pilkada di Aceh untuk bekerja secara profesional, non partisan, dan menjaga independensi personil dan lembaga, serta selalu berkomunikasi yang baik dengan semua pihak dalam rangka menyukseskan tahapan Pilkada di Aceh. [AW | MC KIP Aceh]

Selengkapnya
Selasa, 02 Agustus 2016 07:00
398

KPU Pusat: Jangan Berpolitik Uang di Pilkada Aceh

Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh meluncurkan Pilkada Aceh Serentak di AAC Dayan Dawood, Selasa, 2 Agustus 2016. Pilkada Aceh diharapkan menjadi inspirasi bagi Indonesia.  Dalam sambutannya, Komisioner KPU Pusat, Sigit Pamungkas mengimbau kepada pelaku politik di Provinsi Aceh yang terlibat pada pemilihan kepala daerah 15 Februari 2017 nanti, tidak menggunakan politik uang dalam menggalang suara. “Pastikan tidak ada politik uang yang bisa merusak demokrasi. Kalau terpilih ia akan merusak amanah,” kata Sigit di hadapan tamu undangan yang hadir. Secara teknis, lanjut Sigit, jika ada calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur yang terbukti menggunakan politik uang, calon tersebut akan didiskualifikasi. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memastikan pilkada Aceh berlangsung sebaik-baiknya. Ia juga berpesan kepada TNI dan Polri agar menjaga netralitasnya. “Pesan saya kepada penyelenggara pemilu, KIP, Panwaslih, jangan menerima hal yang tidak boleh diterima,” tuturnya. Karena, lanjutnya, kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilu akan menurun jika penyelenggara tidak melaksanakan tugas dengan baik. Sigit menambahkan, Pilkada di Aceh selalu menginspirasi Indonesia secara umum. Dia menamsilkan, untuk menuju perubahan yang terjadi di Aceh adalah,  “dari peluru ke kotak suara, kalau di luar negeri seperti sebagian negara Timur Tengah, dari kotak suara ke peluru,”  ujarnya. Karena daerah inspirasi, Pilkada Aceh 2017 yang digelar pada gelombang kedua secara nasional dapat memberikan hasil lebih baik daripada di daerah lain sebelumnya. ”Agar orang-orang nanti dapat berkata, kalau pilkada yang ideal, lihatlah di Aceh.” [Hadi | MC KIP Aceh]

Selengkapnya
Senin, 01 Agustus 2016 07:00
410

Sosialisasi KIP Sasar Pemilih Pemula

Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar Sosialisasi Pilkada dengan menyambangi beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Hal ini ditujukan untuk menggaet Pemilih Pemula agar menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KIP Aceh, Hendra Fauzi mengatakan jumlah Pemilih Pemula di Aceh cukup Besar. Untuk memberikan sosialisasi, pihaknya menyambangi Sekolah Menengah Atas dan Universitas. Menurutnya kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam menyalurkan haknya sebagai warga negara. “Mereka harus tahu siapa yang akan dipilih dan bagaimana melakukan pemilihan, kegiatan ini dilakukan secara masif ke setiap sekolah dan komunitas di Aceh setelah Launching Pilkada,” ungkapnya. [Yudi | MC KIP Aceh]

Selengkapnya
Kamis, 28 Juli 2016 07:00
399

KIP Aceh Sosialisasikan Dukungan Syarat Bakal Calon Perseorangan

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Menggelar tahapan sosialisasi tahapan penyelenggaraan dan tata cara penyampaian dukungan syarat bakal calon  perseorangan dan sebarannya pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Aceh Tahun 2017, di Aula Sekretariat KIP Aceh. Rabu (27/7). Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dalam sambutannya menyebutkan penyelenggaran sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para calon gubernur dan wakil gubernur serta kepada partai politik terkait syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur. “pada tanggal 3 hingga 7 Agustus mendatang kita akan membuka penerimaan penyerahan syarat dukungan bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dari jalur perseorangan, dan pelaksanaaan syarat dukungan itu wajib diketahui, pertama oleh calon yang ingin maju secara perseorangan dan pasangan yang maju dari jalur partai”  ujarnya. Ridwan juga menambahkan dengan digelarnya sosialisasi itu diharapkan kepada peserta yang mencalonkan diri nantinya tidak terjadi salah paham   Mengenai syarat dukungan untuk calon perseorangan. “Semuanya fokus pada peraturan yang ada sampai waktu pendaftaran calon kepala daerah  pada 19 sampai 21 September yang akan datang, itu saja supaya mereka mengetahui dan kita membuka kesempatan  selalu untuk terus berkomunikasi” tutupnya.

Selengkapnya
Jumat, 22 Juli 2016 07:00
408

KIP Aceh Launcingkan Hasil Riset Partisipasi Pemilih

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Kamis (21/7) telah melaunchingkan hasil riset Partisipasi Pemilih pada pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014 Di Aceh. Riset yang dilakukan di Kabupaten Aceh utara dan Kota Banda Aceh tersebut merupakan rekam proses penelusuran penyebab rendahnya Partisipasi di kedua Wilayah tersebut pada pelaksanaan Pemilu presiden yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 yang lalu. Dalam kesimpulan riset yang dilakukan KIP Aceh bekerjasama dengan Jaringan Survei Inisiatif (JSI) tersebut ditemukan beberapa persoalan yang menyebabkan turunnya angka partisipasi diantaranya midset masyarakat yang masih menganggap pemilu tidak memberikan keuntungan pada masyarakat, eskalasi negatif campaign dan black campaign yang tinggimenyebabkan masyarakat secara psikoogis kebingungan untuk ikut serta, pemasangan sarana informasi seperti baliho sampai kepelosok gampong , hingga lemahnya peranan partai politik dalam menjalani fungsi kepartaian yang berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Ketua kelompok kerja Partisipasi pemilih KIP Aceh ,Hendra Fauzi mengatakan secara kelembagaan KPU/KIP sudah berhasil mendorong partisipasi Pemilih dipemilihan legislatif hingga melewati target nasional sebesar 75 %. Namun, dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 tingkat Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, mengalami penurunan sebesar 63% persen. Hal itulah yang membuat ketertarikan KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh untuk menulusuri factor – factor yang menjadi penyebab penurunan signifikan patisipasi Pemilih di Provinsi Aceh. “riset ini bertujuan untuk menulusuri penyebab penurunan partisipasi pemilih pada pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi aceh, dalam riser ini kita (KIP) bekerja sama dengan Jaringan survey inisiatif (JSI)” ungkapnya. Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan Partai politik dan LSM tersebut dirinya juga menyampaikan banyaknya masalah yang menyelimuti Partisipasi Pemilih dewasa ini secara nyata sangat berpengaruh dalam Proses pesta demokrasi itu sendiri bukan hanya tanggung jawab KIP sebagai penyelenggara saja melainkan peran dari semua stakeholder. “masalah – masalah yang mempengaruhi itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat diantisipasi dan diselesaikan, sehingga dalam pelaksanaan proses pemilu selanjutnya tidak terjadi lagi fenomena yang serupa” tuturnya.

Selengkapnya