Saleum #TemanPemilih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI (17-18/12/2025).

Rapat pleno dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU RI, Ketua dan Ketua Divisi Data dan Informasi Provinsi dari seluruh Indonesia.

KIP Aceh hadir dan mengikuti jalannya rapat pleno nasional tersebut yang disaksikan langsung oleh Ketua KIP Aceh, Agusni AH, dengan didampingi Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh, Muhammad Sayuni.

Dalam rapat pleno tersebut disampaikan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Aceh. Total jumlah pemilih di Aceh tercatat sebanyak 3.884.817 orang, dengan rincian 1.909.932 pemilih laki-laki dan 1.974.885 pemilih perempuan yang tersebar di 6.499 desa, 290 kecamatan, dan 23 kabupaten/kota.

Sementara itu, secara nasional hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 mencatat total pemilih sebanyak 211.865.861 orang. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki berjumlah 105.583.893 orang dan pemilih perempuan sebanyak 106.281.968 orang yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Adapun berdasarkan kategori wilayah, sebanyak 209.975.254 pemilih tercatat sebagai pemilih dalam negeri, sedangkan 1.890.607 lainnya merupakan pemilih luar negeri.

Menanggapi hasil rekapitulasi tersebut, Agusni AH menegaskan komitmen KIP Aceh dalam menjaga kualitas data pemilih. Ia menyampaikan, “Data pemilih yang akurat dan mutakhir merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. KIP Aceh berkomitmen memastikan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Melalui keikutsertaan dalam rapat pleno tingkat nasional ini, KIP Aceh menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan KPU RI dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu guna mewujudkan data pemilih yang valid, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan demokrasi.