KIP Aceh Ikuti Webinar KPU RI tentang Pemanfaatan Big Data Analytics untuk Demokrasi
Saleum #TemanPemilih Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh, Muhammad Sayuni, mengikuti kegiatan Webinar yang digelar oleh KPU RI dengan tema “Cybertroops ala KPU: Pemanfaatan Big Data Analytics untuk Perbaikan Demokrasi di Indonesia” secara daring, Jumat (28/11/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI, Mashur Sampurna Jaya. Pelaksanaan webinar tersebut turut disaksikan langsung oleh Muhammad Sayuni yang didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Emil Wardana, PKP Ahli Madya KIP Aceh, serta staf Sekretariat KIP Aceh lainnya. Para peserta mengikuti pemaparan materi melalui ruang rapat KIP Aceh yang tersambung dengan aplikasi Zoom Meeting.
Webinar ini merupakan bagian dari Seri Webinar KPU yang diselenggarakan rutin dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung transformasi digital di lingkungan KPU se-Indonesia. Melalui kegiatan ini, KPU RI mendorong peningkatan kapasitas dan literasi digital jajaran KPU dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan Pemilu yang semakin kompleks di era digital.
Dalam pemaparan materi, narasumber menjelaskan berbagai risiko keamanan digital, termasuk tingginya serangan siber akibat banyaknya akun, penggunaan ulang kata sandi, rendahnya pemanfaatan MFA (multi-factor authentication), serta lemahnya kebiasaan keamanan digital yang melibatkan faktor manusia. Disampaikan pula bahwa 6 dari 10 insiden digital dipicu oleh kelalaian manusia, sehingga peningkatan tata kelola keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak di era digital.
Melalui webinar ini, peserta mendapatkan wawasan mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital, khususnya big data analytics, untuk memperkuat tata kelola data, meningkatkan layanan publik, serta meningkatkan keamanan sistem informasi. Kegiatan ini juga memperkuat kompetensi jajaran KPU dalam menerapkan prinsip-prinsip transformasi digital guna mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja kelembagaan.