Oleh: Rouzatul Jannah
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama KIP Kota Sabang
 

Setiap tanggal 1 Mei, Hari Buruh selalu mengingatkan kita pada satu prinsip mendasar: yaitu kesetaraan. Bahwa setiap pekerja, tanpa melihat jenis pekerjaan atau latar belakangnya, berhak atas perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan yang layak. Namun, prinsip kesetaraan ini tidak hanya relevan di tempat kerja. Ia juga menjadi fondasi penting dalam demokrasi, khususnya dalam pemilu.

Pemilu sering dipahami sebagai ruang di mana semua warga negara memiliki hak yang sama satu orang, satu suara, satu nilai. Secara normatif, prinsip ini terlihat sederhana dan kuat. Namun dalam praktiknya, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi kelompok pekerja atau buruh.

Buruh merupakan kelompok yang secara langsung merasakan dampak kebijakan publik. Upah, jaminan kerja, perlindungan tenaga kerja, hingga kepastian kerja sangat ditentukan oleh keputusan politik yang dihasilkan dari pemilu. Artinya, keterlibatan buruh dalam pemilu bukan sekadar hak, tetapi juga kebutuhan. Namun, justru di sinilah persoalan muncul.

Dalam realitasnya, tidak semua buruh memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi secara optimal. Sebagian harus tetap bekerja pada hari pemungutan suara karena sistem shift atau tuntutan pekerjaan. Ada pula yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengakses informasi tentang calon dan program yang ditawarkan. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya memilih tanpa pertimbangan yang matang atau sebaliknya, memilih untuk tidak terlibat sama sekali.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam pemilu tidak cukup hanya dijamin melalui aturan formal. Kesetaraan harus dihadirkan dalam praktik yang nyata dalam bentuk akses informasi yang merata, waktu yang memungkinkan untuk memilih serta lingkungan yang bebas dari tekanan.

Di sinilah pentingnya pendekatan yang lebih substantif dalam melihat pemilu. Edukasi pemilih menjadi kunci utama. Buruh perlu didorong untuk memahami bahwa hak pilih yang mereka miliki bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen untuk menentukan arah kebijakan yang akan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Memastikan diri terdaftar sebagai pemilih, mengenali rekam jejak calon, serta memahami visi dan program yang ditawarkan adalah bagian dari proses penting tersebut.

Selain itu peran negara, penyelenggara pemilu dan berbagai pihak terkait juga tidak bisa diabaikan. Penyediaan informasi yang inklusif, sosialisasi yang menjangkau lingkungan kerja, hingga jaminan bahwa setiap pekerja dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan merupakan langkah konkret untuk mewujudkan kesetaraan tersebut.

Hari Buruh seharusnya tidak hanya menjadi peringatan simbolik, tetapi juga momentum untuk menegaskan kembali bahwa kesetaraan harus hadir di semua ruang, termasuk dalam pemilu. Jika di tempat kerja buruh masih berjuang untuk mendapatkan keadilan, maka dalam pemilu mereka tidak boleh kembali berada pada posisi yang sama terpinggirkan oleh keterbatasan akses dan kesempatan.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang memilih, tetapi dari seberapa setara kesempatan yang dimiliki setiap warga untuk berpartisipasi secara sadar dan bebas. Ketika buruh yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi benar-benar mendapatkan ruang yang setara dalam pemilu, maka di situlah demokrasi tidak hanya berjalan, tetapi juga berkeadilan.

Karena pemilu yang ideal bukan hanya tentang prosedur yang terpenuhi, melainkan tentang kesetaraan yang benar-benar dirasakan oleh semua, termasuk mereka yang setiap harinya bekerja tanpa banyak suara, tetapi memiliki hak yang sama kuatnya dalam menentukan arah bangsa.